top of page

Harga BBM Naik, Pasokan Ikan Segar Menipis dan Picu Inflasi Nasional

  • Redaktur: Audri Rianto
  • 7 hari yang lalu
  • 2 menit membaca

Beberapa waktu terakhir, solar memang mengalami kelangkaan di banyak daerah. Kelangkaan ini ternyata berdampak langsung terhadap pasokan ikan nasional. Kelangkaan solar ini sempat membuat harga solar non subsidi melonjak hingga Rp21.300 per liter.


 

Dengan harga BBM tersebut, banyak nelayan memutuskan untuk mengurangi frekuensi melaut, bahkan ada beberapa yang memilih untuk menyandarkan kapal mereka. Alhasil, pasokan ikan segar merosot tajam di beberapa daerah.

 

Ikan Segar Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar Juni 2026

Ikan segar termasuk komoditi penyumbang inflasi tahunan terbesar di Juni 2026, diikuti komoditas pangan lainnya seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam.

 

Menurut data BPS, ikan segar mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87% yang terjadi secara merata di 36 provinsi, dan Gorontalo adalah wilayah yang mengalami lonjakan tertinggi, yaitu mencapai 26,17%, diikuti oleh Maluku Utara, Papua Barat Daya, Sulawesi Utara, dan Papua Tengah.

 

Strategi Pemerintah Jinakkan Harga Ikan

Untuk menstabilkan harga ikan, pemerintah menetapkan harga khusus BBM jenis solar non subsidi bagi nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Harga khusus ini diperuntukkan bagi nelayan dengan kapal berukuran 30 Gross Ton (GT) hingga 200 GT.

 

Setelah sebelumnya nelayan menjerit karena harus membeli solar dengan harga mencapai Rp21.300 per liter, kini mereka bisa merasa sedikit lega setelah harga solar diturunkan. Langkah strategis ini dinilai sebagai jawaban nyata untuk nelayan demi menurunkan biaya produksi.

 

Meringankan Beban Operasional dan Menjaga Daya Saing

Riswanto, selaku Ketua DPD HNSI Jawa Tengah menanggapi penurunan harga solar ini sebagai angin segar yang sangat dinantikan nelayan. Untuk nelayan, BBM termasuk komponen produksi yang menyerap biaya terbesar bisa mencapai 70% dalam sekali berangkat melaut. Dengan adanya kepastian penurunan harga solar ini, tentu modal yang harus dikeluarkan nelayan bisa ditekan.

 

Selain mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah, Riswanto juga berharap kebijakan ini bisa meningkatkan produktivitas penangkapan ikan, sehingga harga ikan bisa turun dan stabil di pasar sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.

 

Skema Pembiayaan Kreatif Tanpa Beban APBN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan terkait hal yang melatarbelakangi angka Rp15.000 per liter tersebut. Sebelumnya, harga solar non subsidi mencapai Rp21.300 per liter, sedangkan biaya produksi solar dalam negeri rata-rata di kisaran Rp18.600 per liter.

 

Dengan kebijakan ini, pemerintah memberikan dukungan stabilitas harga sebesar Rp3.600 per liter. Pengurangan harga ini ternyata tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebab sumber dana didapat dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

 

Alasannya, BPDP saat ini punya dana yang cukup karena selisih harga minyak mentah, solar, dan biodiesel (B50) posisinya sedang berdekatan.

 

Harga solar non subsidi sebesar Rp15.000 per liter hanya untuk nelayan dengan kapal besar berukuran 30 Gross Ton (GT) hingga 200 GT yang memang tidak diperbolehkan menggunakan solar B50 subsidi.

 

Sementara itu, nelayan tradisional dengan kapal di bawah 30 GT tetap boleh menggunakan solar B50 subsidi dengan harga Rp6.800 per liter.



Baca Juga

Komentar


bottom of page