Roadmap KNMP: 1.100 Kampung Nelayan Modern di 2027, Mungkinkah Tercapai?
- Redaktur: Audri Rianto
- 27 Jun
- 2 menit membaca
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerah pesisir, Pemerintah Indonesia kini tengah gencar mengerjakan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dimulai pada tahun 2025 dengan pembangunan tahap awal sebanyak 100 kampung nelayan modern.
Sumber: mongabay.co.id
Program ini sendiri memiliki visi yang cukup ambisius, yaitu menjadikan komunitas pesisir sebagai tonggak kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui sektor kelautan. Seperti yang kita ketahui selama ini, laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Adanya program ini diharapkan agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan perekonomian bangsa.
Program ini akan berjalan hingga 2027 dengan target 1.100 kampung nelayan modern yang akan dibangun. Pertanyaannya adalah mungkinkah target ini akan tercapai?
Rencana yang Ambisius
Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun rencana pembangunan secara bertahap. Untuk tahun 2025, pemerintah berambisi untuk menyelesaikan pembangunan untuk 100 kampung terlebih dahulu, selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap hingga mencapai 1.100 kampung pada akhir 2027.
Untuk pembangunan setiap kampungnya, pemerintah akan memberikan dana sebesar Rp22 miliar, dengan total anggaran untuk 1.100 kampung mencapai Rp24 triliun. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang produktivitas, penguatan kelembagaan, pelatihan SDM, dan pemberdayaan ekonomi nelayan melalui koperasi desa.
Tantangan
Program ini memiliki visi yang jelas dan menjanjikan, namun untuk penerapannya di lapangan tentu akan menghadapi beberapa tantangan serius, seperti:
Ketersediaan Lahan yang Memadai
Pemerintah memberikan syarat berupa luasan lahan minimal ialah 1 hektare dengan status hukum yang jelas atau bebas sengketa. Permasalahannya ialah banyak kampung nelayan di Indonesia berada di wilayah padat dan sempit, sehingga agak sulit memenuhi kriteria ini.
Status Kepemilikan Tanah
Tantangan kedua ialah wilayah pesisir terkadang tidak memiliki kejelasan hukum terkait status tanah. Ketidakjelasan inilah yang nantinya kerap menghambat proses pembangunan.
Kesiapan Sosial dan Kelembagaan
Syarat untuk masuk ke dalam program ini, wilayah pesisir harus memiliki lembaga yang jelas, seperti Koperasi Merah Putih. Sayangnya, kebanyakan nelayan hanya fokus pada diri sendiri, artinya masih tidak ada kemauan untuk membentuk kelembagaan atau serikat.
Koordinasi Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah
Pembangunan KNMP membutuhkan hubungan dan kerjasama yang erat antara pusat dan daerah. Ketidaksepahaman atau birokrasi yang seringnya berbelit bisa menjadi penghambat pembangunan yang signifikan.
Optimisme dan Dukungan Kebijakan
Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, bukan berarti target ini mustahil tercapai. Pemerintah telah menunjukkan komitmen politik dan anggaran yang kuat, disertai dukungan regulasi untuk mempercepat pembangunan sektor maritim. Sejumlah daerah juga mulai aktif mengajukan wilayahnya sebagai calon lokasi KNMP dan menyiapkan dokumen pendukung.
Selain itu, kemajuan teknologi dan keterlibatan swasta (melalui CSR atau kemitraan) juga dapat menjadi akselerator dalam pencapaian target. Jika model yang diterapkan pada 100 kampung tahap awal berhasil dan direplikasi dengan efisien, target 1.100 kampung dapat menjadi lebih realistis.
Baca Juga
Comments