Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Sos-Ek Perikanan, Nimmi Zulbainarni, mengatakan beberapa permasalahan di sektor perikanan saat ini. Dia mengungkapkan telah terjadi penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing) karena industri perikanan yang tidak bekerja secara maksimal.
Sumber: merdeka.com
Penangkapan ikan yang melebihi kapasitas sumber daya yang ada tentu akan mengakibatkan kemampuan produksi pada tingkat Maximum Sustainable Yield (MSY) menurun. “Overfishing ini dikarenakan oleh tidak bekerjanya industri. Kalau tidak open akses, maka penangkapan ikan akan melebihi kapasitas,” ujar Nimmi.
Dilansir dari merdeka.com, MSY sendiri menjadi pola penangkapan ikan yang digunakan oleh para nelayan Indonesia. Pola ini membantu nelayan untuk menangkap ikan saat sumber daya berada di puncak pertumbuhan ekosistem. Pola ini justru dinilai kurang menguntungkan karena hasil tangkapannya dianggap tidak maksimal.
Kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap idealnya menggunakan pola Maximum Economic Yield (MEY), karena produksi ikan di laut menuju puncak ekosistem sumber daya alam.
Sementara itu, kondisi pengusahaan perikanan tangkap di Indonesia cenderung ke overfishing karena orientasi pengelolaan kebijakan baru pada spesies tunggal atau spesies dominan. Padahal, sumber daya perikanan tropis, seperti Indonesia ini bersifat gabungan atau multispesies.
Secara bioekonomi, bank ikan melalui zona inti suatu kawasan konservasi perairan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan nelayan sekarang dan di masa yang akan datang. Efisiensi pada pengelolaan perikanan justru menimbulkan masalah pengangguran antar sesama nelayan.
Jika upaya penangkapan oleh nelayan dibatasi pada tingkat yang optimal, beberapa nelayan tentu tidak boleh lagi dipekerjakan. Kecuali jika nelayan telah menemukan pekerjaan alternatif yang lebih baik di tempat lain.
Untuk itu, dalam merancang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan dan dunia usaha. Tidak hanya itu, aspek ekologi, ekonomi dan sosial juga perlu diperhatikan.
Dari sisi ekologi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus bisa menjaga sumber daya ikan untuk keberlanjutan produktivitas. Begitupun dengan meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan.
Dari sisi ekonomi, kebijakan harus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemasukan dan menggerakkan ekonomi negara.
Sedangkan untuk sisi sosial, pemerintah haruslah mempertimbangkan penghidupan nelayan dan memaksimalkan peluang mata pencaharian nelayan, termasuk peluang kerja bagi masyarakat yang secara langsung terlibat dalam industri perikanan.