Menurut Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin mengatakan ada sekitar 1,1 juta pelaku usaha perikanan yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Sumber: pasardana.id
“Menteri Kelautan dan Perikanan sudah mengusulkan 1,1 juta nelayan dan pelaku usaha perikanan yang terdampak, terdiri dari 800 ribu, pemasar, penjual, dan pembudidaya, itu kurang lebih 1,1 juta diharapkan mendapat BLT,” ujar Safri.
Namun, ia menambahkan dalam rapat terbatas di Istana Presiden beberapa waktu lalu diketahui bahwa masih 20 persen dari angka tersebut sudah masuk data Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan. Dengan begitu, perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk mencakup seluruh angka tersebut.
Safri juga menjelaskan jika bantuan yang akan diterima jumlahnya akan sama dengan BLT lain, yaitu kurang lebih Rp600 ribu per keluarga dan akan dibayarkan per bulan hingga Desember. Bantuan tersebut tidak akan diberikan secara akumulatif demi mencegah penggunaan transaksi yang bersifat konsumtif atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
Awalnya, bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana, namun setelah dilakukan pertimbangan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan bantuan tersebut dalam bentuk tunai. Sebab, dikhawatirkan jika sarana dan prasarana tersebut belum dibutuhkan untuk situasi saat ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga kan memberikan insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan pangan Indonesia di tengah pandemi. Jokowi menyebutkan ada tiga skema besar yang akan disiapkan untuk membantu petani dan nelayan selama pandemi ini berlangsung.
Pertama, Jokowi meminta jajarannya untuk memastikan 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petatmbak masuk ke dalam program bantuan sosial, baik itu berupa PKH, Bansos tunai, BLT dana desa, paket sembako hingga program gratis subsidi listrik.
Kedua, program subsidi bunga kredit di mana pemerintah menyiapkan Rp 34 triliun untuk menunda pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan melalui KUR, Mekaar, UMi, Pegadaian dan lainnya.
Ketiga, pemberian stimulus untuk modal kerja bagi usaha pertanian, kelautan dan perikanan bagi petani dan nelayan bankable dan tidak bankable. Untuk petani dan nelayan bankable disalurkan melalui perluasan program KUR, sedangkan yang tidak bankable maka penyaluran lewat pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Meekar dan skema lainnya.