Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menjadikan perikanan budidaya sebagai ujung tombak perekonomian nasional. Hal ini dilakukan karena menilik dari subsektor perikanan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan menjadi sumber peningkatan kesejahteraan rakyat.
Slamet Soebjakto, selaku Direktur Jenderal Perikanan Budidaya mengatakan, "KKP akan memberikan dukungan penuh pada pengembangan budidaya melalui kolaborasi antara DPR, Pemda dan stakeholders yang ada. Saya pastikan bahwa program ini akan diarahkan secara langsung ke pembudidaya dan difokuskan dalam peningkatan efisiensi dan nilai tambah pendapatan."
Sumber: news.kkp.go.id
Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi permintaan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, agar KKP lebih fokus dalam meningkatkan produksi budidaya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Daniel juga mengatakan, subsektor ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Bahkan jika dikelola dengan maksimal, nilai ekonominya bisa melebihi sektor migas.
Menurut Slamet juga, kontribusi kabupaten Musi Rawas terhadap pengembangan produksi perikanan budidaya memang cukup besar, terutama untuk komoditas unggulan ikan air tawar seperti nila dan patin.
Slamet juga akan memastikan bahwa kebijakan ini akan terus berupaya mendorong investasi antara lain melalui harmonisasi dan review terhadap berbagai aturan (Permen KP) yang dinilai menghambat pergerakan iklim usaha. Setidaknya ada sekitar 29 Permen KP yang saat ini sedang dilakukan review. KKP saat ini juga tengah melakukan upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan perjanjian yang lebih ramah terhadap investasi.